MAKASSAR – Angin segar berembus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang selama ini gigit jari tak bisa mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hanya gara-gara tersandung catatan merah credit scoring bernominal receh. Kabar menggembirakan ini menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja singkat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (DPP ASPRUMNAS), M. Syawali Pratama, S.E., M.M., ke Kota Makassar, Kamis (7/5/2026).
Di balik secangkir kopi dalam sebuah diskusi santai namun sarat makna di salah satu kafe kawasan bisnis Jalan Boulevard, Panakkukang, Makassar, Syawali Pratama membedah dinamika industri perumahan subsidi bersama para dedengkot pengembang lokal.
Turut hadir dalam brainstorming tersebut, Ketua Harian DPW Asprumnas Sulawesi Selatan, Ir. Sepril S. Pammai, M.M., Wakil Ketua 1 DPW Asprumnas Sulsel, A. Jemmy Rondonuwu, SE., CFLS, serta jajaran pengurus teras Asprumnas Sulsel.
Agenda utama diskusi tersebut adalah memetakan benang kusut yang kerap mengadang program rumah bersubsidi di daerah. Salah satu kabar paling revolusioner yang dibahas adalah kebijakan terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kini, masyarakat yang memiliki riwayat tunggakan kredit di bawah Rp 1 juta (biasanya akibat tunggakan paylater atau pinjaman online skala kecil) tidak lagi dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) SLIK OJK/BI Checking untuk pengajuan KPR.
Syawali Pratama dengan tegas memberikan standing ovation (apresiasi tinggi) kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Menurutnya, kebijakan yang pro-rakyat ini tak lepas dari lobi-lobi tingkat tinggi dan keringat sang Menteri.
"Kebijakan OJK ini sangat bersejarah. Kita harus akui, Menteri PKP Maruarar Sirait terus-menerus bekerja tanpa kenal lelah. Ini murni buah perjuangan beliau agar masyarakat MBR yang sempat tersandung utang kecil tetap punya hak asasi untuk memiliki rumah layak," ungkap Syawali di hadapan para pengurus DPW Sulsel.
Meski regulasi pembiayaan kian dipermudah, Syawali memberikan peringatan keras kepada para developer yang bernaung di bawah bendera ASPRUMNAS. Kemudahan dari pemerintah dan perbankan harus dijawab dengan profesionalisme tingkat tinggi di lapangan.
Ia mewanti-wanti agar pengembang tidak menjadikan label "rumah subsidi" sebagai alasan untuk membangun hunian dengan kualitas material dan konstruksi yang asal-asalan.
"Pelonggaran dari perbankan dan OJK ini adalah karpet merah bagi pengembang. Tapi ingat, profesionalisme adalah harga mati. Kualitas bangunan harus tetap dijaga. MBR berhak mendapatkan hunian yang aman, nyaman, dan bernilai investasi jangka panjang," tegasnya mengakhiri diskusi.
Kunjungan singkat di Makassar ini menjadi pijakan strategis bagi ASPRUMNAS Sulsel untuk segera menyelaraskan ritme pembangunan di daerah dengan terobosan regulasi dari pusat, demi menekan angka backlog perumahan di gerbang Indonesia Timur.
Komentar