Jakarta – Pemerintah menyiapkan sistem digital terpadu untuk memastikan bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi benar-benar diterima oleh warga miskin yang berhak, sekaligus membuka akses usaha dan sumber pendapatan bagi kelompok rentan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), dengan menitikberatkan pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan ketepatan sasaran bantuan serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak boleh berhenti pada pembangunan sistem semata, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
“Kami siap berkolaborasi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan karena hal ini merupakan salah satu perhatian Bapak Presiden. Kita akan memilih prioritas kerja sama dalam program-program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Meutya Hafid dalam keterangannya terkait penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemkomdigi dan BP Taskin bertajuk Sinergitas Program Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan Bidang Komunikasi dan Informasi di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).
Menurut Meutya, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi prasyarat utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan.
“Dalam sentralisasi digitalisasi pemerintahan, pintunya berada di Kementerian Komunikasi dan Digital. Karena itu, kolaborasi lintas kementerian pasti diperlukan agar program berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Meutya menjelaskan bahwa peran Kemkomdigi tidak hanya sebatas penyediaan infrastruktur dan sistem digital, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan.
Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa sektor digital memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Budiman, akses terhadap teknologi digital membuka peluang ekonomi baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat di tingkat akar rumput untuk memperoleh pendapatan tambahan.
BP Taskin, lanjut Budiman, menginisiasi program Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SITASKIN) dengan pendekatan Berdata, Berdana, dan Berdaya, yang mengintegrasikan data sosial, dukungan pembiayaan, serta pemberdayaan masyarakat.
“Melalui skema ini, masyarakat yang berkontribusi positif di lingkungannya akan mendapatkan Poin Amal Sosial yang dapat ditukarkan di dalam komunitasnya,” jelas Budiman.
Ia berharap dukungan teknologi dari Kemkomdigi dapat memperkuat implementasi program tersebut sehingga berjalan lebih efektif dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
Komentar