Banda Aceh - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) genap berusia satu tahun sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025. Program yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini terus menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari sisi jangkauan maupun partisipasi masyarakat.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, hingga awal Januari 2026, sebanyak 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 38 provinsi dan menjangkau 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dari capaian tersebut, sekitar 55,1 juta masyarakat telah merasakan langsung manfaat program MBG. “Sepanjang tahun 2025, BGN telah menyajikan lebih dari 3 miliar porsi makanan bergizi. Dari jumlah itu, kejadian yang berdampak pada penerima manfaat hanya sekitar 15 ribu orang,” ujar Dadan di Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Dadan Hindayana menjelaskan, klaim keberhasilan MBG yang disampaikan Presiden Prabowo sebesar 99,99 persen didasarkan pada perhitungan data produksi dan jumlah kejadian yang terjadi selama program berjalan. Sepanjang 2025, tercatat sekitar 252 kejadian, dengan tren menurun signifikan di akhir tahun. “Pada September 2025 ada 67 kejadian, Oktober naik menjadi 85, November turun menjadi 40, dan Desember hanya tersisa 12 kejadian. Dengan total SPPG mencapai 19.188 unit, secara matematis itulah yang menjadi dasar capaian 99,9 persen,” jelasnya.
Program MBG sendiri dimulai dengan skala yang relatif kecil. Pada awal peluncuran Januari 2025, hanya terdapat 190 SPPG di 26 provinsi yang melayani sekitar 570 ribu penerima manfaat. Namun, di akhir tahun, jumlah tersebut melonjak hampir empat kali lipat dari target awal. “Awalnya kami hanya menargetkan 5.000 SPPG dengan 17,5 juta penerima manfaat. Tapi setiap Presiden turun ke daerah, beliau selalu mendapat pertanyaan dari anak-anak dan para ibu, kapan mereka bisa ikut program ini. Dari situlah kami diminta untuk mempercepat,” kata Dadan.
Yang menarik, seluruh SPPG yang telah berdiri hingga akhir 2025 merupakan hasil kontribusi masyarakat. Menurut Dadan, pembangunan SPPG tersebut belum menggunakan dana negara sama sekali. “Ini menjadi salah satu contoh kemitraan swasta yang sangat bergairah di Indonesia. Dampaknya terasa hingga ke rantai pasok, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di berbagai daerah,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Irhamna, menegaskan bahwa MBG merupakan program yang terus dikawal secara ketat oleh pemerintah pusat. KSP memiliki tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, terutama terhadap program-program prioritas Presiden.
“Kita semua tahu MBG adalah wajah Presiden Prabowo. Ini janji yang harus ditunaikan, dan itu yang kami kawal bersama,” ujar Irhamna.
Ia menambahkan, meski capaian program dinilai sangat tinggi, pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Skala program yang besar dan waktu yang relatif singkat menjadi ujian tersendiri.
“Keberhasilan 99,99 persen juga berarti masih ada ruang perbaikan. Presiden sendiri menyadari hal itu,” katanya.
Ke depan, pemerintah menargetkan standar yang lebih tinggi. Pada 2026, Presiden Prabowo menargetkan program MBG berjalan tanpa celah kesalahan.
“Tahun ini kami mengawal program ini dengan sangat serius. Harapannya, di 2026 program MBG benar-benar zero defect, tidak ada kesalahan sekecil apa pun,” pungkas Irhamna.
Turunkan Stunting
Sebelumnya, Kepala BGN menegaskan bahwa komitmen pemerintah untuk menurunkan bahkan menghilangkan angka stunting sepanjang tahun 2026 melalui penguatan Program MBG yang disertai penanganan khusus bagi anak-anak terdampak. "Di akhir 2026, stunting-nya betul-betul akan kita bisa turunkan, bahkan kita hilangkan," katanya.
Dadan menjelaskan, komposisi makanan dalam MBG disusun secara spesifik berdasarkan tahapan perkembangan dan angka kecukupan gizi masing-masing kelompok sasaran. Penyesuaian ini dilakukan agar kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi secara optimal, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak.
Ia menambahkan, perhatian khusus diberikan kepada anak-anak dengan kondisi stunting. Pada 2026, penanganan stunting tidak hanya dilakukan melalui pemberian makanan bergizi, tetapi juga melalui perawatan dan intervensi tambahan yang terintegrasi.
"Kami kemarin sudah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk di 2026 ini, untuk anak-anak yang stunting, tidak hanya diberikan makanan-makanan bergizi, tapi juga ada treatment khusus," ujarnya.
Melalui pendekatan tersebut, BGN menargetkan penurunan signifikan angka stunting hingga akhir 2026. Selain itu, penyesuaian menu juga diterapkan bagi anak sekolah dengan kebutuhan khusus. Dadan menyebut, tidak semua anak memiliki preferensi makanan yang sama atau dapat mengonsumsi bahan pangan tertentu.
Untuk memastikan ketepatan intervensi gizi, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilengkapi tenaga ahli gizi yang bertugas mengidentifikasi kebutuhan individual anak serta menyusun menu gizi seimbang yang bervariasi.
"Tidak semua anak bisa makan telur, karena ada yang alergi. Jadi setiap SPPG memiliki ahli gizi yang bisa mengidentifikasi kebutuhan masing-masing anak untuk gizi seimbang dengan menu yang bervariasi," katanya.
Komentar