Banda Aceh - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai program bantuan bagi wilayah terdampak bencana di Sumatra. Salah satu prioritas utama adalah pengurangan jumlah pengungsi.
“Menurut kami, hal ini penting sebagai simbol percepatan pemulihan,” kata Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Bencana Sumatera antara DPR dan pemerintah yang diselenggarakan di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Mendagri juga meminta tambahan Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari TNI dan Polri sebanyak 5.000 personel guna mempercepat proses pembersihan lumpur pascabencana di wilayah Sumatra. “Pembersihan lumpur harus dipercepat. Saya meminta tambahan BKO TNI dan Polri,” ujar Tito.
Menteri Tito menilai saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mempercepat pemulihan, mengingat bulan Ramadan akan segera tiba. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan pemulihan akan lebih sulit dilakukan secara maksimal saat memasuki bulan puasa. “Periode Natal dan Tahun Baru telah selesai, sehingga ini menjadi momentum yang tepat sebelum Ramadan,” katanya.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Banda Aceh pada Sabtu, 10 Januari 2025. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam pertemuan yang disiarkan melalui media sosial DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera guna mewujudkan koordinasi yang terintegrasi. Langkah ini diambil agar penanganan bencana di wilayah Sumatera dapat dilakukan secara nasional dan lebih terfokus.
Selain itu, DPR juga membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi pelaksanaan penanganan bencana di Sumatra. Tim tersebut diberi nama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI.
Dasco menjelaskan bahwa Satgas DPR akan memberikan dukungan dan bantuan kepada Satgas yang dibentuk pemerintah, antara lain melalui koordinasi lintas kementerian serta pengawasan terhadap proyek-proyek pemulihan.
Ia menegaskan bahwa upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tetap berada di bawah kepemimpinan pemerintah. Wakil Ketua MPR itu juga menyatakan dukungannya kepada Menteri Dalam Negeri, selaku Ketua Satgas untuk memimpin proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra hingga seluruh tahapan penanganan selesai.
Komentar