Banda Aceh - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan seluruh layanan kesehatan di wilayah Aceh yang terdampak banjir telah kembali beroperasi secara normal.
Kepastian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Bencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah yang digelar di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Budi menjelaskan, banjir besar yang terjadi pada 1 Desember 2025 sempat melumpuhkan layanan kesehatan di berbagai daerah. Sebanyak 87 rumah sakit terdampak, sementara 152 fasilitas kesehatan tidak dapat beroperasi akibat genangan air yang tinggi. Namun, melalui kerja sama lintas sektor yang solid, layanan kesehatan berhasil dipulihkan dalam waktu relatif singkat.
“Dalam waktu dua minggu, tepatnya pada 14 Desember, seluruh 87 rumah sakit sudah kembali beroperasi. Ini merupakan hasil kolaborasi luar biasa antara TNI, Polri, pemerintah daerah, Kementerian Pekerjaan Umum, serta seluruh pihak terkait,” ujar Budi dalam keterangan yang diterima tvrinews dari kanal YouTube DPR RI.
Pada fase awal penanganan, Kementerian Kesehatan memfokuskan upaya pada pemulihan operasional rumah sakit dan puskesmas. Dari 152 fasilitas kesehatan yang sempat berhenti total, kini hanya tersisa tiga puskesmas yang belum dapat difungsikan karena mengalami kerusakan berat. Ketiga puskesmas tersebut berada di Jambur Laklak (Aceh Tengah), Aceh Tenggara, dan wilayah Rusip Antara.
“Untuk fasilitas yang rusak total, akan dibangun kembali. Lahan sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, dan proses pembangunan akan segera dimulai,” jelasnya.
Selain pemulihan sarana, Kementerian Kesehatan juga mengerahkan bantuan tenaga kesehatan secara besar-besaran. Sebanyak 200 hingga 800 relawan kesehatan diterjunkan secara bergilir setiap dua minggu untuk melayani lebih dari 1.000 posko pengungsian serta 120 desa yang sempat terisolasi.
“Kami memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, baik di pengungsian maupun di wilayah terpencil, sejak masa tanggap darurat hingga tahap pemulihan,” kata Budi.
Memasuki tahap pemulihan lanjutan, Kementerian Kesehatan kini memusatkan perhatian pada pemenuhan alat kesehatan dan sarana penunjang rumah sakit yang rusak, seperti ambulans, ventilator, alat X-ray, CT-scan, hingga meja operasi. Seluruh kebutuhan tersebut telah didata secara rinci untuk masing-masing rumah sakit.
Untuk mempercepat pemulihan, Kemenkes membuka skema donasi langsung ke rumah sakit. Melalui skema ini, para donatur dapat menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan spesifik setiap rumah sakit secara lebih cepat dan transparan.
“Sejumlah perusahaan dan mitra swasta juga telah berkontribusi, mulai dari perbaikan ambulans dan kendaraan medis hingga pembangunan sumur bor air bersih di fasilitas kesehatan,” tambahnya.
Tak hanya itu, Kementerian Kesehatan turut memberi perhatian khusus kepada tenaga kesehatan yang terdampak banjir. Sebanyak 3.206 rumah tenaga kesehatan telah didata secara lengkap, termasuk alamat, dokumentasi kondisi rumah, serta titik koordinat berbasis Google Maps.
“Jika rumah tenaga kesehatan belum layak, tentu akan memengaruhi fokus mereka dalam melayani masyarakat. Data ini akan kami serahkan kepada BNPB dan kementerian terkait agar perbaikannya dapat diprioritaskan,” tegas Budi.
Ia menambahkan, total kebutuhan anggaran untuk pemulihan rumah sakit dan alat kesehatan diperkirakan mencapai Rp529 miliar. Anggaran tersebut akan dipenuhi melalui kombinasi dana APBN serta dukungan donasi dari masyarakat dan dunia usaha.
“Minggu depan seluruh data kebutuhan dan anggaran akan kami sampaikan kepada Satgas. Harapannya, seluruh layanan kesehatan beserta fasilitas pendukungnya dapat pulih sepenuhnya dan berfungsi optimal,” pungkasnya.
Komentar