Jakarta - Pendataan pascabencana merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatra.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sebagai anggota Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, salah satu yang ditugaskan kepada BPS adalah melakukan pendataan di lapangan secara lengkap.
Saat meninjau langsung proses pendataan lapangan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Provinsi Aceh, Amalia mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan pendataan berjalan sesuai metodologi dan standar, sehingga tidak ada masyarakat yang terlewat didata. “Kami menerjunkan mahasiswa dan mahasiswi Polikteknik Statistika STIS didampingi oleh civitas akademika STIS dan pegawai kantor pusat BPS yang melakukan pengawasan pendataan di lapangan,” ujar Amalia melalui keterangan resmi yang diterima InfoPublik, Senin (19/1/2026).
Lanjutnya, data yang dikumpulkan akan menjadi dasar bagi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dalam penyaluran bantuan dan melaksanakan program pemulihan.
Peninjauan dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, salah satu wilayah dengan dampak bencana terberat di Aceh. Pendataan dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah warga, pendataan di pengungsian, serta pencatatan kondisi rumah serta bangunan dan infrastruktur berbasis foto dan titik koordinat (geotagging).
Hasil pendataan akan mendukung data Satgas untuk kemudian diintegrasikan ke dalam Data Tunggal Bencana Nasional. Amalia juga menyampaikan apresiasi atas kinerja mahasiswa Polstat STIS di lapangan. “Para mahasiswa Polstat STIS ini sangat kompeten dalam mengumpulkan data. Mereka bekerja dengan rapi dan teliti. Bila dalam satu rumah ada tiga kartu keluarga (KK), mereka mendata tiga kali rumah tersebut karena KK-nya berbeda,” ungkap Amalia.
Selain pendataan di lapangan, BPS juga melakukan respon cepat dengan pelaksanaan validasi data hunian rumah rusak dan telah disampaikan oleh BPS kepada Satgas pemerintah. “Jumlah keluarga yang sudah kami validasi hingga hari ini (17 Januari,red) adalah 104.000 keluarga yang huniannya rusak. Kami pastikan bahwa NIK dan KK-nya valid, serta sebelum bencana keberadaannya memang ada di wilayah tersebut, termasuk kondisi keluarga dan infrastruktur sebelum bencana terjadi,” jelas Amalia.
Komentar