BITUNG - Memasuki awal tahun 2026, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina (Persero) bergerak cepat memperkuat sinergi guna mengamankan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi menghadapi Ramadan dan Idulfitri 2026 (RAFI) yang diperkirakan berlangsung pertengahan Februari 2026.
“Kita melakukan persiapan bersama dan alhamdulillah persiapan ini berkaitan dengan kuota BBM subsidi dan kompensasi negara, baik itu Jenis BBM Tertentu (JBT) maupun Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Kita ini baru mulai awal tahun dan nantinya dalam mekanisme distribusi maupun penyaluran, baik di Fuel Terminal maupun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Pertamina akan melakukan build up stok,” terang Kepala BPH Migas Wahyudi Anas di Intregrated Terminal (IT) Bitung usai melakukan rapat dengan PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga, Rabu (7/1/2026).
Wahyudi melanjutkan, penambahan stok perlu dilakukan untuk memastikan dan mengantisipasi tidak terjadi antrean maupun kekurangan BBM ketika hari raya Idulfitri.
“InsyaAllah nanti dalam waktu dekat ada rapat khusus (persiapan Ramadan dan Idulfitri), kaitannya dengan penyiapan distribusi dan penyaluran BBM yang terintegrasi dengan stok eksisting,” ujarnya seraya menambahkan, rapat tersebut juga akan membahas upaya antisipasi cuaca buruk yang dapat mengganggu distribusi BBM.
Ketahanan stok nasional di atas batas minimum tersebut, lanjut Wahyudi, dapat menjadi awal bagi Pertamina untuk melakukan penyesuaian stok di setiap titik IT dan Fuel Terminal yang tersebar di wilayah regional maupun penghubung utama di wilayah kabupaten/kota.
Dalam kesempatan itu, Wahyudi menyampaikan apresiasinya kepada Pertamina mengenai penyelenggaraan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) yang berjalan lancar. Untuk jenis Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo terjadi kenaikan sekitar 0,9%. Kenaikan ini terjadi di seluruh daerah, sejalan dengan peningkatan aktivitas masyarakat selama Nataru
Sedangkan untuk Minyak Solar dan Pertamina Dex, terdapat penurunan 2,4% karena adanya pembatasan kegiatan transportasi darat khususnya non sembako, selama Nataru. Sementara untuk konsumsi Avtur, terjadi peningkatan 5,5%.
Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman menegaskan, pengawasan penyaluran BBM subsidi yang lebih ketat perlu dilakukan, mengingat konsumsi BBM subsidi tahun 2025 khususnya minyak solar meningkat sekitar 4% dari tahun 2024.
“Kita sinergi pengawasan dengan rekan-rekan Pertamina Patra Niaga yang lebih intensif lagi agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume dan tepat guna”, tuturnya.
Senada, Anggota Komite BPH Migas Hasbi Anshory meminta agar sosialisasi mengenai pengguna BBM subsidi terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konsumem pengguna BBM subsidi.
“Perlu terus dipastikan bahwa BBM subsidi dinikmati masyarakat yang berhak menerimanya. Ini sekaligus juga akan meningkatkan konsumsi BBM non subsidi,” tambahnya.
Terkait kesiapan Pertamina menghadapi Rafi, Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky mengungkapkan, meski Posko Nataru telah berakhir, pihaknya terus melakukan reviu, memonitor stok nasional maupun stok di Terminal BBM untuk memastikan kondisi BBM aman.
“Untuk depot atau terminal yang kritis kita lakukan build up stok dan kita upayakan nanti pada saat Rafi, khususnya sebelum Ramadan, kondisinya sudah aman secara stok nasional maupun stok di terminal,” katanya.
Monitoring ke SPBB dan SPBU
Dalam rangkaian Pemantauan di Bitung, BPH Migas mengunjungi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) di Pelabuhan Perikanan Samudera yang menyuplai BBM untuk kapal nelayan. Dari hasil monitoring di fasilitas ini, diketahui kegiatan penjualan BBM untuk nelayan dilakukan sesuai regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kita cek mengenai Surat Rekomendasi, kita cek tentang sertifikasi kapal dan layak beroperasi semua, termasuk bagaimana melakukan serah terima BBM antara SPBB di Pelabuhan Samudera Bitung kepada para nelayan. Alat metering BBM telah tersertifikasi dan layak uji alat ukur yang telah ditetapkan, berlaku sampai dengan 16 Juni 2026 jadi masih layak untuk dijalankan,” jelasnya.
BPH Migas juga berdiskusi dengan para nelayan. Para nelayan mengungkapkan bahwa subsidi BBM sangat membantu meringankan biaya operasional nelayan. “Pemerintah hadir menyiapkan subsidi yang benar-benar dapat membantu nelayan mencari nafkah untuk keluarganya,” tambah Wahyudi.
Selanjutnya pada kunjungan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), BPH Migas melakukan uji petik dan memastikan kualitas bahan bakar memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Pemerintah. Selain itu, juga melakukan uji coba penggunaan QR Code pada kendaraan pribadi yang membeli Solar dan terbukti nomor kendaraan sesuai dengan data di kepolisian.
Wahyudi juga mengapresiasi langkah Walikota Bitung yang mengeluarkan surat edaran tentang tata cara penyaluran BBM subsidi, di mana setiap transaksi pembeliannya harus menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan QR Code, serta mencocokkannya. Apabila STNK dan QR Code tidak sesuai maka konsumen tidak akan dilayani.
Hadir dalam kegiatan ini, Komisaris PT Pertamina (Persero) Condro Kirono serta perwakilan Dinas Perikanan Kota Bitung.
Komentar