Jakarta — Pemerintah terus memperkuat ekosistem perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui sinergi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Kementerian Koperasi dalam pembentukan koperasi pekerja migran sebagai wadah ekonomi berkelanjutan bagi calon maupun purna pekerja migran.
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani kedua kementerian, dan kini tengah disiapkan untuk ditingkatkan menjadi Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar implementasinya lebih konkret di lapangan.
Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam memastikan kesejahteraan pekerja migran pasca-penempatan. Menurutnya, koperasi dapat menjadi instrumen utama dalam mengelola hasil kerja migran dan menciptakan kemandirian ekonomi keluarga di daerah asal. “Sinergitas ini penting. Dengan Kementerian Koperasi, kita dorong terbentuknya koperasi pekerja migran yang mampu menjadi wadah keberlanjutan ekonomi pasca-penempatan,” ujar Mukhtarudin usai pertemuan dengan Menteri Koperasi (Menkop) RI Ferry Juliantono di Kantor Kemenkop, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa MoU antar-kementerian telah rampung dan akan segera dilanjutkan dengan PKS. “Tingkatan berikutnya adalah kerja sama operasional agar dampaknya langsung dirasakan oleh pekerja migran dan keluarganya,” tambahnya.
Mukhtarudin menyebut, kebijakan ini sejalan dengan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang ditargetkan mencapai 81 ribu unit di seluruh Indonesia.
Program KDKMP akan terhubung dengan 23 Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang berfungsi sebagai pusat pelatihan, pendampingan, dan literasi keuangan bagi pekerja migran serta keluarganya.
Selain itu, KP2MI juga tengah mematangkan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam program Desa Migran Emas, yang akan memperkuat fungsi pemerintah desa sebagai pelindung dan pemberdaya warganya yang bekerja di luar negeri. “Purna migran memiliki keunggulan kompetitif—mereka punya keterampilan, pengalaman, dan kemampuan bahasa. Kami ingin memastikan mereka pulang bukan hanya dengan uang, tetapi juga dengan modal usaha dan jaringan usaha yang berkelanjutan,” jelas Mukhtarudin.
Senada, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai koperasi pekerja migran dapat menjadi solusi bagi fenomena umum di kalangan purna migran yang kerap kehilangan arah pengelolaan keuangan setelah kembali ke tanah air. “Biasanya setelah pulang, banyak pekerja migran bingung memanfaatkan hasil kerjanya. Melalui koperasi, uang itu bisa dikembangkan untuk usaha produktif dan berjangka panjang,” ungkap Ferry.
Ia juga menegaskan bahwa koperasi akan berperan sebagai wadah edukasi, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi bagi purna migran di desa. “Harapan kami, para purna migran menjadi anggota koperasi dan menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Mereka punya potensi luar biasa untuk menjadi akselerator kemajuan desa,” tegasnya.
Ferry Juliantono menambahkan, sinergi KP2MI dan Kemenkop juga akan mendukung berbagai program prioritas nasional, seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis, yang akan diintegrasikan ke dalam ekosistem koperasi desa untuk memperkuat ketahanan pangan dan pendidikan keluarga migran.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap para pekerja migran tidak hanya sukses di luar negeri, tetapi juga mampu membangun masa depan yang lebih sejahtera bagi keluarga dan desanya. “Dengan koperasi, pekerja migran bukan sekadar tenaga kerja, tetapi agen perubahan ekonomi desa,” tutup Mukhtarudin.
Komentar