Banyuwangi – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan dukungan penuh terhadap uji coba Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dalam beberapa waktu mendatang.
Dukungan itu diwujudkan melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), sebuah inovasi data digital yang diklaim dapat memperkuat sistem verifikasi bansos agar lebih tepat sasaran.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menjelaskan bahwa hingga kini sebanyak 205 juta penduduk Indonesia telah terekam biometrik.
“Artinya, hampir seluruh penduduk sudah terekam. Untuk Pulau Jawa, rata-rata capaian rekam data sudah mencapai 90–100 persen,” ujar Teguh di Aula Pendopo Bupati Banyuwangi, pada Kamis (18/9/2025).
Menurut Teguh, keberadaan IKD akan menjadi kunci mengurangi potensi kecurangan dalam penyaluran bansos. IKD memungkinkan adanya sistem single sign-on (login tunggal) yang terhubung langsung dengan sumber data nasional.
“Dengan IKD, proses verifikasi dan validasi data bisa dilakukan secara real-time menggunakan pengenalan wajah (face recognition) maupun nomor induk kependudukan (NIK). Ini cara agar penerima bansos benar-benar sesuai data,” jelasnya.
Selain mendukung bansos, IKD juga akan mempermudah layanan publik dan perbankan. “Perbankan pun terbantu karena data kependudukan lebih akurat,” tambah Teguh.
Dalam rangka uji coba Perlinsos, Dukcapil bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi sudah melakukan langkah jemput bola sejak Juli 2025. Program ini mendorong camat, lurah, kepala desa, hingga kader dasawisma untuk mengaktifkan IKD.
“Para agen dan pendamping program wajib mengaktifkan IKD. Untuk masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar, proses aktivasi bisa dibantu melalui agen,” ungkap Teguh.
Hingga pertengahan September 2025, tercatat lebih dari 36 ribu warga Banyuwangi telah melakukan aktivasi IKD.
Kemendagri menegaskan bahwa Banyuwangi menjadi percontohan penting dalam digitalisasi bansos. Jika berhasil, model ini akan diterapkan secara nasional tidak hanya untuk bansos, tetapi juga program subsidi dan layanan publik strategis lainnya.
“Prinsipnya, data Dukcapil digunakan untuk kepentingan pelayanan publik. Banyuwangi menjadi pilot project. Kalau berhasil, skema ini akan diadopsi secara nasional,” kata Teguh.
Komentar