Banyuwangi – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri memastikan dukungannya terhadap transformasi digital program perlindungan sosial (Perlinsos), melalui penerapan serta optimalisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa IKD menjadi instrumen kunci untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih akurat, transparan, dan bebas dari kecurangan.
“Dengan IKD, setiap warga bisa login tunggal (single sign-on) untuk mengakses layanan publik, termasuk bansos. Data penerima diverifikasi langsung menggunakan NIK dan biometrik sehingga lebih valid dan minim potensi fraud,” kata Teguh saat acara Inisiasi Uji Coba Terbatas Digitalisasi Bantuan Sosial di Tingkat Desa/Kelurahan Kabupaten Banyuwangi bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Kemensos dan BPS, Kamis (18/9/2025).
Teguh menjelaskan, hingga semester I tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia tercatat 286,6 juta jiwa, dengan 205 juta di antaranya sudah melakukan perekaman biometrik KTP-el.
“Artinya, hampir seluruh penduduk sudah tercatat. Untuk wilayah Pulau Jawa, rata-rata perekaman sudah mencapai 90–100 persen,” ungkapnya.
Dengan basis data yang hampir lengkap ini, Dukcapil yakin implementasi IKD dapat langsung diintegrasikan ke dalam sistem bansos digital.
Sejak 18 Juli 2025, jajaran Dukcapil bersama Dinas Dukcapil Banyuwangi telah aktif melakukan jemput bola untuk mengaktifkan IKD. Hingga September 2025, dari total sekitar 48 ribu data penduduk sasaran, lebih dari 36 ribu sudah berhasil diaktivasi.
Teguh menegaskan, bagi warga yang tidak memiliki ponsel pintar, aktivasi dapat dilakukan melalui agen atau pendamping bansos.
“Khusus untuk para pendamping, aktivasi IKD sifatnya wajib. Karena mereka yang akan banyak membantu masyarakat,” ujarnya.
Selain untuk bansos, IKD juga akan dipakai untuk berbagai program strategis nasional lain, mulai dari subsidi energi, pendidikan, hingga kesehatan.
“Kalau piloting di Banyuwangi ini berhasil, IKD akan diperluas secara nasional. Ini bukan hanya untuk perlinsos, tapi juga untuk memperkuat pelayanan publik di semua sektor,” jelas Teguh.
Menurutnya, IKD juga memberi kemudahan bagi sektor perbankan karena data kependudukan yang valid dapat dipakai untuk mempercepat layanan finansial masyarakat.
Dukcapil, kata Teguh, siap menjadi fondasi data dalam integrasi layanan bansos digital.
“Prinsip kami support full. Data Dukcapil dipakai untuk autentikasi, verifikasi, dan validasi penerima bantuan. Dengan begitu, penyaluran bansos
Komentar