Bandung – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan pentingnya komunikasi publik dalam meningkatkan kualitas layanan sekaligus menekan jumlah pengaduan masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, saat Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Pengaduan di Kantor Wilayah BPN Jawa Barat.
Menurut Harison, sebagian besar aduan yang masuk terkait persoalan administrasi dan birokrasi. Untuk itu, pendekatan komunikasi publik yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami masyarakat dinilai menjadi solusi.
“Kalau masyarakat mendapat informasi lengkap, datang dengan dokumen siap, mereka tidak akan bingung atau merasa dipersulit. Jadi kuncinya ada di komunikasi yang efektif,” ujar Harison dalam siaran persnya yang diterima InfoPublik, Jumat (29/8/2025).
Ia menekankan bahwa komunikasi bukan sekadar menyebarkan informasi, melainkan membangun interaksi dan kepercayaan. “Kita sering merasa sudah menyampaikan informasi lewat media sosial atau rilis, tapi apakah itu benar-benar membangun pemahaman dan kepercayaan? Belum tentu. Kalau masyarakat paham, mereka bahkan bisa jadi pembela kita,” tambahnya.
Harison juga menyoroti empat pilar utama komunikasi publik, yaitu masyarakat sebagai penerima layanan, mitra strategis seperti NGO dan akademisi, koordinasi antarinstansi pemerintah, serta media sebagai kanal edukasi dan kontrol publik.
Sementara itu, Plh. Kepala Kanwil BPN Jawa Barat, Andi Kadandio Alepuddin, menegaskan perbaikan layanan harus dimulai dari kepemimpinan yang memberi teladan. “Kalau Kepala Kantor baik, stafnya akan mengikuti. Budaya pelayanan tumbuh dari nilai yang dibawa pimpinan,” ujarnya.
Sosialisasi ini juga dihadiri para Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Barat, bersama jajaran Kanwil BPN Jawa Barat. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi publik sebagai strategi utama pengelolaan pengaduan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan.
Komentar