Jakarta – Penugasan penyediaan layanan informasi publik melalui skema public service obligation (PSO) bidang pers kepada Lembaga Kantor Berita (LKBN) ANTARA, merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung pembangunan negara dan bangsa melalui akses informasi publik yang merata, cepat, akurat dan tepercaya.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen KPM), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, dalam sambutannya saat Kick Off Pelaksanaan PSO Tahun Anggaran 2025, di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Dirjen KPM menyatakan pelaksanaan PSO itu juga merupakan upaya percepatan program strategis pemerintah, karena itu pihaknya sangat mengapresiasi Perum LKBN ANTARA yang telah berperan aktif menjalankan amanah pelaksanaan PSO selama ini.
Ia menegaskan bahwa program PSO yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital pada 24 Juli 2025 itu, menjadi instrumen penting negara dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan informasi pers di tengah masyarakat luas.
“PSO bukan sekadar distribusi berita, melainkan merupakan bagian dari upaya negara mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang mendidik (educating), mencerahkan (enlightening), memberdayakan (empowering), dan menumbuhkan nasionalisme (nationalism), yang kami kenal dengan prinsip ‘3E + 1N’,” ujar Dirjen KPM Fifi.
Lebih lanjut, Fifi mengungkapkan capaian pelaksanaan PSO 2024 yang mencapai hampir 100 persen realisasi anggaran dan target kuota berita sebanyak 170.985 produk berita, patut diapresiasi.
Standar tersebut menjadi tolak ukur yang hendak ditingkatkan pada pelaksanaan PSO 2025. Namun, Ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas berita meskipun proses pelaksanaan akan dipercepat mengingat waktu efektif pelaksanaan yang relatif singkat.
Dalam konteks muatan berita, kata Fifi, pentingnya penyesuaian program PSO dengan visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto, yakni ‘Asta-Cita’. Hal itu bertujuan agar produk berita yang disebarluaskan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan publik, isu strategis yang berkembang, serta meningkatkan partisipasi aktif dalam pembentukan kebijakan.
Dirjen KPM juga menekankan perlunya transformasi tata kelola program PSO yang lebih akuntabel dan prudent, sekaligus mengedepankan inovasi dan kreativitas dalam pengemasan produk pers agar relevan dan menarik bagi kebutuhan publik.
Pemanfaatan kanal distribusi yang optimal dan pemberdayaan media lokal serta media berbasis komunitas menjadi perhatian penting agar informasi dapat merata dan bertahan di tengah tantangan disrupsi digital.
“Akselerasi pelaksanaan PSO bukan hanya tentang kecepatan, melainkan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tepat sasaran dan memberikan dampak positif maksimal bagi masyarakat dan pembangunan nasional,” pungkas Fifi menutup sambutannya.
Direktur Utama Perum LKBN ANTARA, Akhmad Munir, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemkomdigi khususnya Ditjen KPM atas kerja sama PSO 2025 yang kembali diamanahkan kepada pihaknya.
“Amanah ini tentu bukan hanya menjadi sebuah kepercayaan, tapi menjadi penambah spirit kami untuk turut membangun bangsa dan negara ini lewat informasi publik yang cepat, akurat dan tepercaya,” kata Akhmad Munir.
Karena itu, menurut Akhmad Munir, pihaknya akan menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya dan bekerja sama dengan seluruh stakeholders terkait termasuk rekan-rekan verifikator sehingga produk PSO bidang pers yang diproduksi ANTARA betul-betul sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Kick Off Pelaksanaan PSO 2025 itu sekaligus menjadi titik awal penguatan kolaborasi antara Perum LKBN ANTARA, Ditjen KPM Kemkomdigi, dan para pemangku kepentingan lainnya guna memastikan pelaksanaan PSO Bidang Pers 2025 berjalan dengan lancar, efektif, dan berdampak luas.
Komentar