|
Menu Close Menu

Sinergi BPH Migas dan DPR RI, Edukasi Pengelolaan Hilir Migas di Kota Surabaya

Senin, 25 Maret 2024 | 19.00 WIB

 


SURABAYA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan penyebarluasan informasi hilir minyak dan gas bumi kepada Masyarakat di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Kehadiran BPH Migas untuk memastikan bahwa pengaturan dan pengawasan pasokan BBM dan gas bumi berjalan dengan baik.


Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas yang hadir menyapa masyarakat Kota Pahlawan tersebut berharap kegiatan hilir minyak dan gas bumi berjalan dengan baik. “Tidak terjadi kekurangan pasokan untuk memudahkan kegiatan Bapak dan Ibu Semua,” ujarnya dalam agenda Sinergi BPH Migas dan DPR RI, Minggu (24/03/2024).


Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, Wahyudi mengingatkan kepada masyarakat sebagai konsumen untuk dapat membeli BBM subsidi (Bio Solar) dan kompensasi (Pertalite) dengan menggunakan kode QR. “Layanan kode QR ini tersebar pada SPBU yang juga dekat dengan domisili masyarakat,” ungkapnya.


Ia menambahkan, BPH Migas terus menjaga agar pemanfaatan BBM subsidi dapat tepat volume dan tepat sasaran. Selain itu, menurut Wahyudi, penggunaan gas bumi dapat dimanfaatkan semakin luas, baik untuk sektor industri, maupun jaringan gas rumah tangga.


“Kami menitipkan kepada Bapak Ibu untuk turut mengawasi pemanfaatan BBM subsidi dan kompensasi negara, khususnya di wilayah Jawa Timur, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak untuk menggunakan,” jelas Wahyudi.


Telah terbitnya Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) turut memudahkan konsumen pengguna pada usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi air yang menggunakan motor tempel untuk angkutan umum/perseorangan, dan pelayanan umum


“Mereka yang termasuk kelompok di atas, dapat mengakses Bio Solar dan Pertalite dengan menunjukkan Surat Rekomendasi yang disahkan oleh SKPD setempat,” ucapnya.


Tak lupa, Wahyudi juga Kembali mengingatkan, masyarakat dapat berpartisipasi mengawasi dan melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi melalui WhatsApp (WA) Chat BPH Migas di nomor 081230000136.


Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Dwi Hartono menegaskan, adanya pasokan gas bumi di wilayah Jawa Timur, turut menyumbang penggerak energi bagi industri dan masyarakat sekitar.


“Tentu Komisi VII DPR RI mendukung, arahnya terkait penyediaan minyak dan gas bumi yang lebih ekspansif,” tuturnya.


Adapun Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Surabaya Galih Pradipto, menjelaskan pihaknya senantiasa mengimbau masyarakat untuk menjaga kerahasiaan kode QR yang didapatkan dari aplikasi MyPertamina. Karena hanya Masyarakat yang berhak yang dapat menikmati BBM Subsidi.


“Kami ingatkan kepada Bapak Ibu, jangan memberikan kode QR di aplikasi kepada orang lain. Karena itu dapat disalahgunakan,” tukasnya.


Bagikan:

Komentar