 |
POLICENEWS.ID Jakarta -- Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo didampingi Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal, Rafdinal menghadiri Undangan Breakfast Meeting menindaklanjuti Rapat Pembahasan Peraturan Perundangan-undangan terkait Rencana Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, Jakarta, Senin (29/7).
.
Breakfast meeting dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kemenko PMK; Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri; Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Setkab; Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis, Kantor Staf Presiden; Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Setkab; dan Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.
.
Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Dasar hukum tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi beserta K/L lainnya untuk melakukan pembinaan terhadap saerah tertinggal yang sudah terentaskan (sesuai amanat pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal).
.
Saat ini, pembinaan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal terhadap daerah tertinggal yang berstatus entas yaitu berupa pembinaan non fisik, seperti pemberian pelatihan kepada tenaga kesehatan, strategi pemasaran hasil pertanian, promosi pariwisata, dan pendampingan belanja daerah.
.
Kedepannya, perlu dirumuskan strategi pembinaan sesuai dengan kewenangan masing-masing K/L dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi akan menyusun draft Peraturan Menteri yang di dalamnya mengatur tata cara dan pemantauan evaluasi kinerja percepatan pembangunan daerah tertinggal.
Komentar