Ketua Panwaslu Jeneponto, Saiful,SH, mengatakan Pilkada serentak tahun 2018 akan memasuki tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 Juni 2018, tahapan yang merupakan klimaks krusial terjadinya potensi kecurangan dalam tahapan Pilkada.
"Untuk itu tujuan dari rakor ini adalah penguatan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggak 27 Juno nanti, tahapan itu sangat rentang terjadimya kecurangan," jelas Saiful
Saiful menegaskan, penguatan pengawasan yang disampaikan kepada jajaran Panwascam dan Panwaslu Kelurahan/Desa terkait strategi fokus pengawasan sudah mulai dilakukan sebelum pemungutan suara.
"Kita harus fokus pengawasan sebelum pemungutan suara yang berpotensi dengan berbagai pelanggaran. Diantaranya, kampanye pada masa tenang, politik uang, ketidaksiapan logistik dan di TPS, keterlambatan distribusi formulir C6 undangan pemilih dan pengumuman hari pemungutan suara," ujarnya
Dua melanjutkan, Pengawasan pada hari pemungutan suara, Pengawas harus memastikan akurasi daftar pemilih, ketersediaan logistik, ketaatan prosedur, netralitas penyelenggara, optimalisasi pelayanan kepada pemilih.
"Secara umum, potensi masalah dalam pemungutan suara, yakni, ketidak akuratan pemeriksaan logistik pemungutan suara, potensi pemilih memberikan suara lebih dari satu kali, potensi KPPS mencoblos kelebihan sisa surat suara, potensi politik uang, intimidasi dan mobilisasi pemilih," ungkapnya
Dia berharap, Panwascam, PPL dan pengawas TPS untuk dapat membawa kenyamanan terhadap seluruh masyarakat, terkhus bagi peserta pemilihan dan wajib pilih
"Kehadiran pengawas di TPS diharapkan membawa keteduhan bagi peserta pemilihan ataupun bagi bagi masyarakat Jeneponto khususnya bagi wajib pilih Kabupaten Jeneponto, namun harus tetap dikedepankan integritas sebagai penyelenggara," harapnya
Sebagai pemateri dalam rapat koordinasi tersebut adalah Ketua dan Pimpinan Panwaslu serta Ketua KPU Jeneponto.
Komentar